KETIDAKSETARAAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Ngompat, Yohanes Leonardus (2023) KETIDAKSETARAAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Yohanes Leonardus Ngompat) 215214335_Bab 0.pdf Download (381kB) | Preview
Preview	Text 215214335_Bab 1.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text 215214335_Bab 2.pdf Download (257kB) | Preview
	Text 215214335_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text 215214335_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
Preview	Text 215214335_Bab 5.pdf Download (149kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumentasi hukum ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam UU PDP dan dampak ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam UU PDP terhadap ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil yaitu ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dengan korporasi dalam UU PDP terjadi karena perbedaan kedudukan dan tanggungjawab. Meskipun penjatuhan sanksi pidana kepada badan publik tidak dapat dilakukan, namun lebih efektif jika sanksi pidana tersebut tetap dibebankan kepada oknum atau pejabat publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dikenal dengan istilah vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Selain itu perbedaan sanksi dapat berdampak pada kepastian hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan kepada korporasi dinilai sangat berat. Hal itu merupakan bentuk tindakan kesewenangan pemerintah atau pembentuk undang-undang sehingga dapat berdampak pada ketidakpastian hukum

Actions (login required)

View Item