PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI WURING YANG MELANGGAR RENCANA TATA RUANG DAN DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIKKA

Maran, Mary Grace Megumi (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN PANTAI WURING YANG MELANGGAR RENCANA TATA RUANG DAN DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIKKA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Mary Grace Megumi Maran) 225214740_Bab 0.pdf Download (732kB) | Preview
Preview	Text 225214740_Bab 1.pdf Download (532kB) | Preview
Preview	Text 225214740_Bab 2.pdf Download (621kB) | Preview
	Text 225214740_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)
	Text 225214740_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 225214740_Bab 5.pdf Download (824kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang sempadan pantai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 telah menetapkan beberapa pengaturan mengenai sempadan pantai. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa pasal di antaranya adalah dalam Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 Perda RTRW Kabupaten Sikka. Berdasarkan pengaturan tersebut maka diketahui bahwa Kampung Wuring termasuk dalam kawasan sempadan pantai. Artinya bahwa lokasi berdirinya Kampung Wuring berstatus sebagai kawasan perlindungan setempat. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan sempadan pantai Wuring tidak ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan status kawasan lindung sebagai kawasan perlindungan setempat melainkan sempadan pantai Wuring ditujukan untuk kegiatan permukiman. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada produk hukum positif yang mengatur khusus tentang peraturan zonasi mengenai pemanfaatan sempadan pantai di Kabupaten Sikka. Telah diketahui juga bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan sempadan pantai Wuring yang melanggar rencana tata ruang adalah berupa pembatasan mendirikan bangunan. Penggunaan sempadan pantai Wuring juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari: terjadinya banjir robb, abrasi, pencemaran akibat limbah, pencemaran akibat sampah, manggrove semakin berkurang, dan terumbu karang rusak.

Actions (login required)

View Item