PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN DALAM PENANGGULANGAN PEMBAKARAN HUTAN PADA KEBUN SAWIT PETANI DESA EMPAT KOTO SETINGKAI KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

Rinaldi, Anggi (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN DALAM PENANGGULANGAN PEMBAKARAN HUTAN PADA KEBUN SAWIT PETANI DESA EMPAT KOTO SETINGKAI KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Anggi Rinaldi) 225214735_Bab 0.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	Text 225214735_Bab 1.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text 225214735_Bab 2.pdf Download (443kB) | Preview
	Text 225214735_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text 225214735_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
Preview	Text 225214735_Bab 5.pdf Download (412kB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum belum dilaksanakan secara tegas kepada warga masyarakat yang melakukan pembakaran hutan, demikian juga tidak dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat secara efektif tentang dampak pembakaran hutan. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang kurang baik dalam pengentasan musibah kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor mengapa penegakan hukum tidak ditegakkan pada kasus pembakaran hutan kebun sawit petani Desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yaitu faktor kesadaran masyarakat terkait pentingnya keberlanjutan hutan masih rendah, menyebabkan praktik pembakaran hutan terus berlangsung dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan, hal ini dikarenakan meskipun telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lahir sebagai dasar hukum yang melarang setiap orang untuk membakar hutan, tetapi kebakaran hutan masih rutin terjadi setiap tahunnya di desa Empat Koto Setingkai, selanjutnya faktor aparat penegak hukum yaitu kepolisian sekitar yang kurang menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas pelaku pembakaran hutan, juga kurangnya melakukan sosialisasi terkait aturan pembakaran hutan kepada masyarakat, terakhir faktor budaya masyarakat membakar hutan untuk pertanian masih dianggap sebagai kebijakan hemat biaya dan energi.

Actions (login required)

View Item