PROBLEMATIK YURISDIKSI CYBER TERKAIT PLATFORM DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Sari, Ghea Rahma (2024) PROBLEMATIK YURISDIKSI CYBER TERKAIT PLATFORM DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Ghea Rahma Sari) 225214872_Bab 0.pdf Download (717kB) | Preview
Preview	Text 225214872_Bab 1.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text 225214872_Bab 2.pdf Download (308kB) | Preview
	Text 225214872_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text 225214872_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
Preview	Text 225214872_Bab 5.pdf Download (204kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan menentukan yurisdiksi mana yang berwenang terhadap proses penyelesaian sengketa pada platform digital dalam transaksi e-commerce yang bersifat crossborder. Transaksi yang bersifat crossborder yang dilakukan dalam ruang cyber dapat menimbulkan problematik antar para pihak yang berada di yurisdiksi yang berbeda untuk menentukan pilihan hukum dan pengadilan yang berwenang, apabila para pihak dalam klausula kontrak elektronik yang telah di sepakati oleh para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik intenasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia telah menjangkau yurisdiksi cyber yang bersifat borderless. Alamat internet protocol (IP) digunakan sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi domisili hukum dalam jaringan internet. Permasalahan yurisdiksi yang berbeda antara para pihak dalam proses penyelesaian sengketa pada platform digital dalam transaksi e-commerce dapat menggunakan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memberikan yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan konsumen. Para pihak yang dalam suatu kontrak elektronik tidak menentukan pilihan hukum dan pengadilan mana yang berwenang maka dalam penyelesaian sengketa akan mengacu pada Hukum Perdata Internasional.

Actions (login required)

View Item