PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU KEPERDATAAN LAIN

Eljosa, Cisa (2025) PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HAK MILIK ATAU KEPERDATAAN LAIN. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Cisa Eljosa) 210514409_Bab 0.pdf Download (740kB)
	Text 210514409_Bab 1.pdf Download (441kB)
	Text 210514409_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text 210514409_Bab 3.pdf Download (261kB)

Abstract

Penelitian ini membahas konflik kewenangan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik atau perkara keperdataan lainnya, terutama setelah perubahan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006. Perubahan ini memberikan Pengadilan Agama wewenang tambahan untuk memutus sengketa hak milik, yang sebelumnya menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Umum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis pengaturan kewenangan, masalah tumpang tindih, dan solusi yang dapat diterapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik yurisdiksi ini dapat memperlambat proses hukum dan mengurangi kepastian hukum. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi undang-undang dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item