PIDANA MATI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Permana, Raden Michael Bagas Pacu (2025) PIDANA MATI DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Raden Michael Bagas Pacu Permana) 210514264_Bab 0.pdf Download (574kB)
	Text 210514264_Bab 1.pdf Download (449kB)
	Text 210514264_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text 210514264_Bab 3.pdf Download (413kB)

Abstract

Pidana mati menjadi suatu hukuman yang menuai perdebatan dibanyak kalangan. Adanya pidana mati menimbulkan masalah karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan baru mengenai hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memiliki perkembangan perlindungan dari sisi HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Pengaturan baru mengenai pidana mati dalam KUHP baru menggunakan konsep “Indonesian ways” , dimana dalam konsep ini pidana mati dapat dilaksanakan setelah masa percobaan 10 tahun dan memungkinkan narapidana dirubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup apabila ia berprilaku baik. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang dapat langsung dieksekusi setelah mendapatkan putusan hakim yang tetap dan final. Terdapat perkembangan dari segi HAM dalam pengaturan baru pidana mati tersebut dimana narapidana diberi hak untuk mempertahankan kehidupannya melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Actions (login required)

View Item