PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS PERADILAN MILITER DALAM KASUS PENJUALAN SENJATA API RAKITAN DARI ANGGOTA TNI KEPADA SIPIL (Putusan Pengadilan Militer Nomor 70-K/PM III-18/Ad/X/2021 & Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml)

Hardiyanto, Benediktus Sulistyo (2025) PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS PERADILAN MILITER DALAM KASUS PENJUALAN SENJATA API RAKITAN DARI ANGGOTA TNI KEPADA SIPIL (Putusan Pengadilan Militer Nomor 70-K/PM III-18/Ad/X/2021 & Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Sml). S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Benediktus Sulistyo Hardiyanto) 215214466_Bab 0.pdf Download (574kB)
	Text 215214466_Bab 1.pdf Download (465kB)
	Text 215214466_Bab 2.pdf Download (532kB)
	Text 215214466_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 215214466_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text 215214466_Bab 5.pdf Download (355kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Penyelesaian Perkara Koneksitas Peradilan Militer Dalam Kasus Penjualan Senjata Api Rakitan Dari Anggota Tni Kepada Sipil” (Putusan Pengadilan Militer No. 70-K/Pm Iii-18/Ad/X/2021 & Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2021/Pn Sml). Tesis ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara koneksitas antara personel militer dan sipil dalam jual beli senjata api rakitan serta pandangan politik hukum tentang perkara koneksitas di masa mendatang. UU, peraturan, dan putusan pengadilan merupakan subjek kajian hukum normatif ini. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Temuan studi menunjukkan bahwasanya penyelesaian perkara koneksitas yang terjadi antara militer dan sipil dalam Putusan Pengadilan Militer No. 70-K/Pm Iii-18/Ad/X/2021 & Putusan Pengadilan Negeri No. 99/Pid.Sus/2021/Pn Sml tidak dilaksanakan sesuai KUHP, KUHAP UU Peradilan Militer ataupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman karena dilaksanakan secara terpisah. Pandangan politik hukum tentang penyelesaian perkara koneksitas adalah sudah adanya beberapa pembaruan hukum tentang perkara koneksitas di Indonesia, namun belum terlaksana hingga sekarang, oleh karena itu harus ada ketegasan dan komitmen dari para penegak hukum untuk melaksanakannya.

Actions (login required)

View Item