SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT

Hendrawan, Gregorius (2025) SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Gregorius Hendrawan) 235214910_Bab 0.pdf Download (701kB)
	Text 235214910_Bab 1.pdf Download (523kB)
	Text 235214910_Bab 2.pdf Download (759kB)
	Text 235214910_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
	Text 235214910_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text 235214910_Bab 5.pdf Download (397kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat. Dalam metode penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi literature (kepustakaan), kemudian proses berpikir dalam penelitian ini adalah deduktif. Hasil Penelitian membuktikan bahwa terjadi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat adalah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019, karena ketiga peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Actions (login required)

View Item