KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN

Gomes, Hermenegildo Magno (2012) KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MIH01521.pdf Download (962kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MIH01521.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MIH01521.pdf Download (350kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MIH01521.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text (Bab IV) 4MIH01521.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB)
Preview	Text (Bab V) 5MIH01521.pdf Download (240kB) | Preview

Abstract

Tesis yang berjudul: “KEBIJAKAN PEMERINTAH TIMOR LESTE TERHADAP HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN TERCAPAINYA KEADILAN” dengan rumusan masalah apakah kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara dan bagaimana kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah untuk tercapainya keadilan bagi warga negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga Negara dan bagaimana kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah untuk tercapainya keadilan bagi warga Negara. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus para peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste pada masa penjajahan bangsa Portugis, pendudukan bangsa Indonesia dan kemerdekaan Timor Leste. Hasil penelitian bahwa pemerintah Timor Leste telah membuat peraturan perundangundangan sebanyak 6 dan RUU tentang hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste/PROPOSTA DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS (Regulasi khusus untuk defenisi hak milik atas tanah) sebagai hukum tertinggi setelah Konstitusi RDTL yang sudah disahkan oleh Dewan Menteri Timor Leste pada tanggal 10 Maret 2010 yang pada bulan Januari 2012 Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) yang sudah dibahas pada tingkat komisi dan bersumber pada Pasal 54 dan 141 Konstitusi RDTL. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Rancangan Undang-Undang/RUU tersebut sebagai hasil dari kebijakan pemerintah Timor Leste terdahap hak kepemilkan atas tanah sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat melalui aspek, seperti warga negara asli menjadi subjek hukum, prosedur pengurusan/pendaftaran tanah serta lembaga DNTPSC RDTL dibawah Kementerian Kehakiman RDTL yang bertugas untuk mengatur tanah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1, tanggal 10 Maret 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak. Namun keadilan terhadap hak kepemilikan atas tanah belum dapat diperoleh warga negara Timor Leste karena peraturan perundang-undangan dan RUU di Timor Leste tersebut belum terdapatnya pasal-pasal yang membahas secara khusus tentang hak kepemilikan atas tanah dalam hal batas maksimum dan minimum hak milik atas tanah (tanah pertanian dan non pertanian).

Actions (login required)

View Item