PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PENENTUAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2008-2011

Defera, Cris (2013) PENGARUH KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KETIDAKPATUHAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PENENTUAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2008-2011. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0EA18001.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1EA18001.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2EA18001.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (Bab III) 3EA18001.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text (Bab IV) 4EA18001.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
Preview	Text (Bab V) 5EA18001.pdf Download (509kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap penentuan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Kelemahan sistem pengendalian intern diproksikan dalam tiga variabel yaitu : kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan sistem pengendalian intern. Ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan mengacu pada ketidakpatuhan entitas pemerintah daerah (penda) yang dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 1.923 LKPD di seluruh Indonesia. Kriteria sampel yang digunakan adalah LKPD pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tahun anggaran 2008-2011 yang yang telah selesai diperiksa dan memperoleh opini dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Data tersebut diperoleh dari www.bpk.go.id. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta ketidakpatuhan pada ketentuan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap penentuan LKPD di Indonesia. Akan tetapi kelemahan sistem pengendalian intern hanya berpengaruh negatif pada penentuan opini LKPD di Indonesia Barat, Indonesia Timur, regional NTT, NTB, Bali dan Maluku Papua. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang selalu berpengaruh negatif pada seluruh pemda di Indonesia dalam penentuan opini LKPDnya. Dengan kata lain, variabel selain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing regional di Indonesia dalam mempengaruhi penentuan opini LKPD.

Actions (login required)

View Item