PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan)

NUGROHO, KORNELIUS WIDI (2007) PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0HK07109.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1HK07109.pdf Download (80kB) | Preview
	Text (Bab II) 2HK07109.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
Preview	Text (Bab III) 3HK07109.pdf Download (43kB) | Preview

Abstract

Ketidakpuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia disinyalir karena adanya kecenderungan berkurangnya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lapisan masyarakat terutama dipicu oleh sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan bahkan tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik dan kurangya professional kerja. Karena pada kenyataannya saat ini, tindak pidana korupsi yang terjadi semakin sistematis baik pada sektor publik maupun disektor swasta. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang terkait dengan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundangan-undangan serta menganalisis 3 (tiga) buah perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus bebas oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dijatuhkannya putusan bebas oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi karena hakim masih menggunakan sistem pembuktian negatif berdasarkan KUHAP, profesionalitas kinerja aparat penegak hukum tidak stabil karena adanya indikasi tekanan dari pendukung pelaku dan adanya indikasi intervensi para pihak terhadap lembaga peradilan yang berpengaruh pada proses peradilan terhadap perkara tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi semua lapisan masyarakat khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Karena akibat hukum dijatuhkannya putusan bebas tersebut dapat menjadi presedent buruk bagi publik karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang di dalam memeriksa perkara yang sama.

Actions (login required)

View Item