PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA PEMATANG SIANTAR PROPINSI SUMATERA UTARA ( Studi Kasus: Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia)

SIMARMATA, LISTERIA (2012) PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA PEMATANG SIANTAR PROPINSI SUMATERA UTARA ( Studi Kasus: Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0HK09860.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1HK09860.pdf Download (241kB) | Preview
	Text (Bab II) 2HK09860.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
Preview	Text (Bab III) 3HK09860.pdf Download (138kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi yang berjudul PERMOHONAN DAN PENDAFTRAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DANPRLINDUNGAN HUKUM DI KOTA PEMATANG SIANTAR PROPINSI SUMATERA UTARA, (Study Kasus Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia), dengan rumusan masalah apakah permohonan dan pendaftaran hak milik atas tanah oleh badan hukum keagamaan Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL) dalam mewujudkan Kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kota Pematang Siantar Propinsis Sumatera Utara. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah permohonan dan pendaftaran hak milik atas tanah oleh Badan Hukum Keagamaan (Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia) telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya. Analisis data digunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data yang telah diperoleh dan dikumpul secara sistematis. Berdasarkan analisis tersebut maka untuk menarik kesimpulan hasil penelitian dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan dan pendaftaran hak milik atas tanah oleh badan hukum keagamaan Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL) di kota Pematang Siantar belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena: (1)Status tanah yang pada awalnya tanah hak milik setelah terjadinya penyerahan hak berubah menjadi tanah negara, (2)Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan dan prosedur pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah bagi Badan Hukum, (3)Proses permohonan hak milik atas tanah dari Badan Hukum Keagamaan Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama, (4) Belum adanya surat izin memperoleh hak milik atas tanah dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item