KONTROVERSI TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN PADA SKH LOKAL (Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 Tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Lahan Periode Juli 2013 – Agustus 2013 pada Surat Kabar Harian Tr

H, FRANSISKANES KARTIKA UTAMI (2014) KONTROVERSI TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN PADA SKH LOKAL (Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 Tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Lahan Periode Juli 2013 – Agustus 2013 pada Surat Kabar Harian Tr. Jurnal Ilmu Komunikasi. pp. 1-15.

Preview

Text JURNAL SKRIPSI SK MENHUT.pdf Download (753kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemberitaan tentang kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 di SKH Tribun Batam dan Batam Pos. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kasus ini diberitakan oleh media massa. Sehingga, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana media lokal Tribun Batam dan Batam Pos membingkai pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463. Berangkat dari cara pembingkaian media lokal terhadap pemberitaan ini, penelitian ini kemudian dikembangkan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Penelitian ini menggunakan model framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki untuk menganalisis pada tahap level teks, sedangkan untuk level konteks menggunakan metode deep-interview yang kemudian di analisis menggunakan teori model proses framing milik Claes de Vreese. Data yang diperoleh dari analisis kedua level tersebut kemudian akan digabungkan dan akan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil masing-masing media tersebut. Dalam pembahasan di temukan bahwa Tribun Batam dan Batam Pos memiliki cara pandang yang berbeda terkait pemberitaan kontroversi SK Menhut No.463. Tribun Batam lebih bersikap menolak isi dari SK Menhut dengan pertimbangan lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kepri, khususnya Batam. Sedangkan Batam Pos pada awal pemberitaan bersikap menolak karena SK Menhut merugikan dari sisi investasi di Batam. Namun, beberapa bulan setelah pemberitaan penolakan tersebut, Batam Pos mengubah arah pemberitaan mendukung SK Menhut karena SK Menhut sebagai pintu gerbang untuk melegalitas lahan yang semula hutan lindung menjadi kawasan komersil. Penelitian ini juga menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Kedua media lokal ini mengakui masih minimnya pelatihan tentang jurnalisme lingkungan. Sehingga, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 menurut pengakuan awak redaksi kedua media lokal tersebut, tidak dapat ditarik pada pendekatan lingkungan karena merupakan sengketa lahan serta pengembangan lahan hanya terpusat untuk sektor ekonomi dan komersil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua media lokal ini memiliki cara pandang yang berbeda, walaupun arah pemberitaan menolak SK Menhut, namun cara pengemasan berita penolakan menjadi berbeda. Tribun Batam lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kepri khususnya Batam, sedangkan Batam Pos lebih melihat SK Menhut merugikan dari sisi investasi.

Actions (login required)

View Item