Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menetapkan Retribusi IMB Bagi Perkembangan Properti Dan Kontribusinya Terhadap Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Suherman, Petrus Kadek (2006) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menetapkan Retribusi IMB Bagi Perkembangan Properti Dan Kontribusinya Terhadap Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH00966.pdf Download (83kB)
	Text (Bab I) 1MIH00966.pdf Download (91kB)
	Text (Bab II) 2MIH00966.pdf Download (105kB)
	Text (Bab III) 3MIH00966.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (Bab IV) 4MIH00966.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (Bab V) 5MIH00966.pdf Download (57kB)

Abstract

Bali merupakan pulua tujuan wisata besar dan terkenal di dunia, khususnya Kabupaten Badung yang merupakan pusat pariwisata yang rame dan terkenal di pulau bali. Hal ini menyebabkan bali khususnya kabupaten badung mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat baik dari segi pembangunannya maupun penduduknya. Perkembangan penduduk di Babupaten Badung baik karena kelahiran atau karena perpindahan, akan selalu membuat kebutuhan akan rumah semakin meningkat pula. Sehingga bisnis property selalu ramai dan mendapat respon dari masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Karena masyarakat yang membutuhkan rumah adalah masyarakat yang sebagian besar bekerja dalam sector informal dalam bidang pariwisata, sehingga mempunyai penghasilan yang setara atau dibawah UMK (upah minimal Kabupaten) Penyediaan rumah sederhana atau RSH, akan selalu membutuhkan sumber daya alam berupa tanah. Sehingga pengunaan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara selalu membutuhkan pengaturan dan control berupa izin. Izin yang diberikan oleh Pemerintah selalu membutuhkan biaya untuk mendapatkan izin, khususnya IMB (izin membangun bangunan) yang disebut retribusi IMB. Retribusi IMB secara umum telah diatur dalam UU No. 34 tahun 200 tentang pajak dan retribusi IMB. Khusus untuk di kabupaten Badung telah diatur lebih khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No. 9 Tahun 1999 tentang Retribusi IMB, dan Peraturan Daerah Tingkat II Badung No. 6 Thaun 1977 tentang Uang Izin Bangunan. Tesis ini akan membahas dan mencari jawaban atas permasalah yaitu Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung penyediaan peerumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendan, dan apakah peraturan daerah yang telah ada sudah memberikan ruang bagi penyediaan perumahan bagi maayrakat berpenghasilan rendah? Dalam menjawab permasalahan ini akan dideskripsikan dan dianalisis semua peraturan yang mengatur tentang retribusi IMB, sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Badung.

Actions (login required)

View Item