ASAS ADIL DAN SEHAT DALAM KERANGKA PERDAGANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

PANGARIBUAN, ROMARIO (2015) ASAS ADIL DAN SEHAT DALAM KERANGKA PERDAGANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH02146.pdf Download (26MB)
	Text (Bab I) 1MIH02146.pdf Download (302kB)
	Text (Bab II) 2MIH02146.pdf Download (428kB)
	Text (Bab III) 3MIH02146.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text (Bab IV) 4MIH02146.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text (Bab V) 5MIH02146.pdf Download (283kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Asas Adil dan Sehat dalam Kerangkan Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji keselarasan konsep keadilan, yang digunakan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sistem ekonomi Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori keadilan Jhon Rawls dan Teori Fungsi Negara Friedman digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa asas adil dan sehat Undang-Undang Perdagangan tidak memiliki keselarasan dalam kerangka perdagangan MEA. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan konsep keadilan yang digunakan dalam Undang-Undang Perdagangan, sehingga maksud dan tujuannya lebih berorientasi kepada kesetaraan kedudukan, dan kesempatan bagi setiap individu yang bersifat selamanya (permanent). Sedangkan keadilan dalam MEA, hanya melihat pada potensi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kebijakan ekonomi pasar yang bersifat sementara (temporary). Ketidakselarasan antara asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan dan MEA, disebabkan oleh beberapa faktor yuridis, diantaranya kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan regulasi eksekusi putusan arbitrase. Sedangkan solusi keselarasan keadilan dalam rangka MEA, dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi internal, penguatan keunggulan komparatif, dan efektifitas peran koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi Pancasila.

Actions (login required)

View Item