KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Perwitasari, Yosephina (2022) KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DARI PERKAWINAN CAMPURAN. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Yosephina Perwitasari) 205203184_bab 0.pdf Download (638kB) | Preview
Preview	Text 205203184_bab 1.pdf Download (437kB) | Preview
Preview	Text 205203184_bab 2.pdf Download (462kB) | Preview
	Text 205203184_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text 205203184_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (721kB)
Preview	Text 205203184_bab 5.pdf Download (380kB) | Preview

Abstract

Status kewarganegaraan menjadi hal yang penting bagi setiap orang, yang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum serta menunjukan ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis bagi seseorang. Permasalahan kewarganegaraan merupakan suatu persoalan pokok tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal yang tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki dua kewarganegaraan, namun terdapat pengecualian dengan sifat terbatas, untuk memperbolehkan status kewarganegaraan ganda, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara realistis masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan status kewarganegaraan ganda, baik dari sisi proses, syarat dan perlindungan terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Metode penguumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, mengakualifikasikan serta menghubungkan dengan teori yang berkaitan, kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukan terdapat problematika dalam pengurusan status kewarganegaraan ganda, dimana pokok permasalahan terletak pada pengaturan hukum yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan, yang berkaitan langsung dengan anak. Dalam hal ini jaminan akan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda, belum mampu mewujudkan prinsip yang termuat dalam hak asasi manusia. Selain itu juga proses kepengurusan status kewarganegaraan masih cukup panjang dan tidak adanya integrasi antar instansi yang mengurusi status kewarganegaraan ganda. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi terhadap pengaturan hukum kewarganegaraan agar terwujudnya suatu pengaturan yang efektif dalam menanggapi permasalahan kewarganegaraan.

Actions (login required)

View Item