PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SLEMAN PRA DAN PASCA DIBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Anggara, Wilda Yuli (2024) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SLEMAN PRA DAN PASCA DIBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Wilda Yuli Anggara) 225214737_Bab 0.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text 225214737_Bab 1.pdf Download (11MB) | Preview
Preview	Text 225214737_Bab 2.pdf Download (6MB) | Preview
	Text 225214737_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 225214737_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB)
Preview	Text 225214737_Bab 5.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian hukum "Persetujuan Bangunan Gedung Di Kabupaten Sleman Pra dan Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja" bertujuan untuk mengetahui Persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Sleman Sebelum dan Sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terkait Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung setelah adanya Undang• Undang Cipta Kerja, dan tujuan yang terakhir adalah solusi dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanan Persetujuan Bangunan Gedung setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan huk:um, yaitu dengan membandingan perizinan Bangunan Gedung di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Hasil dari penelitian dan pembahasan adalah terdapat perbedaan dalam teknis pelayanan persetujuan bangunan Gedung di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung berupa Teknis pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG sering terkendala masalah teknis terkait akses web SIMBG karena error atau server down. Solusi dari Pemerintah Kabupaten Sleman adalah berkomunikasi baik resmi maupun tidak resmi ke Kementerian PUPR.

Actions (login required)

View Item