PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Towansiba, Enias (2005) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH00830.pdf Download (507kB)
	Text (Bab I) 1MIH00830.pdf Download (67kB)
	Text (Bab II) 2MIH00830.pdf Download (136kB)
	Text (Bab III) 3MIH00830.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text (Bab IV) 4MIH00830.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text (Bab V) 5MIH00830.pdf Download (53kB)

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan pemerintah kabupaten Manokwari dalam rangka mengentaskan kemiskinan setelah keluarnya Otonomi Khusus Papua. Pemberian otonomi khusus bagi propinsi Papua berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian nasional dan menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua pada umumnya dan masyarakat kabupaten Manokwari pada khususnya dan ada juga yang mewujudkan penegakan supremasi hukum, pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat kabupaten Manokwari. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke arah kesimpulan yang khusus. Angka kemiskinan dapat ditekan melalui Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas, Strategi Pengembangan Dunia Usaha, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Terdapat empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam proses pembangunan perekonomian daerah, yaitu sebagai entrepreuner, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatifinisiatif pembangunan daerah yang tertuang dalam Undang Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propisi Papua.

Actions (login required)

View Item