PENGAKUAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT PEMERINTAH NEGERI LILIAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU

REHIARA, NOVITA GOLD AMEYER (2017) PENGAKUAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT PEMERINTAH NEGERI LILIAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MIH024430.pdf Download (956kB)
	Text (Bab I) MIH024431.pdf Download (222kB)
	Text (Bab II) MIH024432.pdf Download (291kB)
	Text (Bab III) MIH024433.pdf Download (212kB)
	Text (Bab IV) MIH024434.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text (Bab V) MIH024435.pdf Download (481kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengakuan eksistensi peradilan adat serta pertumbuhan hukum kedepan terkait pengakuan eksistensi peradilan adat oleh pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Sumber data berupa data primer yang terdiri dari lokasi, populasi, sampel, responden, narasumber dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, kuesioner dan observasi. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Berpikir induktif yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) khusus (sebagai hasil pengamatan) berakhir pada kesimpulan (prngetahuan baru) berupa asas umum. Teori keadilan, HAM dan Relativisme Budaya (Culture Relativism Theory) digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun secara formal yuridis peradilan adat Negeri Liliama belum diakui, namun dalam kenyataannya dilapangan, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan normanorma yang menjadi tatanannya. Selain itu keputusan peradilan adat tidak memiliki kekuatan hukum serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengakuan serta perlindungan terhadap eksistensi peradilan adat.

Actions (login required)

View Item