Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Sitohang, Desman V.E.N. (2017) Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MIH020020.pdf Download (3MB)
	Text (Bab I) MIH020021.pdf Download (111kB)
	Text (Bab II) MIH020022.pdf Download (174kB)
	Text (Bab III) MIH020023.pdf Download (88kB)
	Text (Bab IV) MIH020024.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text (Bab V) MIH020025.pdf Download (89kB)

Abstract

Judul dari penulisan ini adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan beragama berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilihat dari sejarah hukum dan politik hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik kebebasan beragama berdasarkan hak asasi manusia, dan mengetahui dan mengkaji penyebab terjadinya konflik kebebasan beragama di Indonesia meskipun hal itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga melalui Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (1) dan (2). Pemerintah indonesia juga menggunakan cara penyelesaian konfik kebebasan beragama melalui mediasi, sehingga asas kesetaraan dan non diskriminasi dapat diterapkan kepada semua pihak. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Terjadinya konflik dalam kebebasan beragama disebabkan banyak masyarakat dan bahkan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan setingkat desa yang belum paham kebebasan beragama yang secara formal dijamin oleh berbagai macam peraturan termasuk didalam konstitusi negara Republik Indonesia, sehingga terciptanya celahcelah yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang meganut paham ekstrimisme dan fanatisme untuk melakukan tindakan radikal.

Actions (login required)

View Item