KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU

Ferianto, Damianus Diaz (2017) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU. S2 thesis, UAJY.

	Text (HALAMAN JUDUL) MIH023960.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) MIH023961.pdf Download (297kB)
	Text (BAB II) MIH023962.pdf Download (185kB)
	Text (BAB III) MIH023963.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text (BAB IV) MIH023964.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru”. Tesis dengan judul tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini dan mengkaji formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk melakukan analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana positif dalam sistem peradilan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika jenis baru pada saat ini adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru dapat dilakukan dengan memulai untuk memberikan ide pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu ide pembaharuan hukum yang dapat dikembangkan adalah menambahkan derivat narkotika kedalam pengertian narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dapat memperluas makna dari pengertian narkotika. Gagasan pembaharuan hukum melalui reformulasi undang-undang menjadikan semakin terbukanya peluang penegak hukum dalam melakukan penafsiran ekstensif sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika jenis baru yang tidak terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal.

Actions (login required)

View Item