D., LIA AGNESIA (2017) KONFLIK PERTANAHAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI TANAH ULAYAT ANTARA PT. BHARINTO EKATAMA DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK BENUAQ DI KABUPATEN KUTAI BARAT. S2 thesis, UAJY.
Text (HALAMAN JUDUL)
MIH025030.pdf Download (904kB) |
|
Text (BAB I)
MIH025031.pdf Download (248kB) |
|
Text (BAB II)
MIH025032.pdf Download (373kB) |
|
Text (BAB III)
MIH025033.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) |
|
Text (BAB IV)
MIH025034.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) |
|
Text (BAB V)
MIH025035.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tesis ini berjudul “ Konflik Pertanahan Pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara Di Tanah Ulayat Antara Pt.Bharinto Ekatam Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi terjadinya konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat. Untuk mengevaluasi dan mengetahui proses penyelesaian konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder. Penelitian berlokasi di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini mempunyai narasumber berjumlah enam orang dan responden yang diketahui merupakan masyarakat hukum adat yang berkonflik berjumalah 20 orang. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data terdiri dari primer dan sekunder kemudian ditarik kesimpulan dengan proses berfikir induktif. Teori komunalistik religius dan teori konflik digunakan untuk mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan pertama, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara PT.Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq adalah dikarenakan tidak dilibatkannya secara langsung masyarakat hukum adat dalam penetapan wilayah kerja pertambangan oleh pemerintah daerah. Kedua diketahui adanya tumpang tindih penguasaan hak atas tanah ulayat, yang di sebabkan adanya mafia tanah yang memanfaatkan situasi dan kondisi sehingga masyarakat asli suku Dayak Benuaq tergiur untuk menyalahgunakan hak ulayat dengan menwarkannya kepada pihak asing (investor) untuk digunakan sebagai lahan pertambangan ataupun perkebunan sawit.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Konflik Pertanahan, Hak Ulayat, Kegiatan Pertambangan Batu Bara, Suku Dayak Benuaq. |
Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Hukum Agraria |
Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 05 Feb 2018 09:03 |
Last Modified: | 05 Feb 2018 09:03 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/13698 |
Actions (login required)
View Item |