Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dengan Pt.Berkah Karya Bersama Dan Pt. Cipta Televisi Republik Indonesia

PASARIBU, HOKMEN JUANDA (2018) Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dengan Pt.Berkah Karya Bersama Dan Pt. Cipta Televisi Republik Indonesia. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) MIH025520.pdf Download (532kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) MIH025521.pdf Download (365kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) MIH025522.pdf Download (519kB) | Preview
	Text (BAB III) MIH025523.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text (BAB IV) MIH025524.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB)
Preview	Text (BAB V) MIH025525.pdf Download (349kB) | Preview

Abstract

Dalam penulisan ini, penulis mengambil judul Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antara Ny. Siti Hardiyanti Rukmana Dengan Pt.Berkah Karya Bersama Dan Pt. Cipta Televisi Republik Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah ada ketidakjelasan hukum yang menyebabkan dinamika penafsiran yang berbeda - beda antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dan Untuk mengetahui dan mengkaji Politik Hukum kedepan agar ada kepastian hukum tentang kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam sengketa perdagangan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan politik hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primeir dan bahan hukum sekunder.Penelitian hukum ini menarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif, yang yang bearti suatu metode berpikir yang dimulai dan diawali dari proposisi yang bersifat umum yang telah diakui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang khusus. Kesimpulan dalam pembahasan penelitian ini yaitu Kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tekstual tidak ada ketidakjelasan hukum, namun dalam praktek menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apakah Klausula Abitrase boleh mengesampingkan Pasal dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Politik hukum dalam menanggulangi/mangantisipasi beberapa hal yang belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentang Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase dapat mengesampingkan Pasal dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi Perjanjian Arbitrase/Klausula Arbitrase tidak boleh mengesampingkan Pasal Esensial, dan Pasal Esensial yaitu Pasal 3,5,7,9,11,70,71,72 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 11 tentang tentang akibat hukum bagi Para pihak yang tidak beritikad baik selama berjalannya arbitrase sampai putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase..

Actions (login required)

View Item