PROSES PENGORGANISASIAN INFORMASI DI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KASUS PEREDARAN VAKSIN PALSU PADA TAHUN 2016

UTAMI, THABITA TYAS INTAN (2018) PROSES PENGORGANISASIAN INFORMASI DI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KASUS PEREDARAN VAKSIN PALSU PADA TAHUN 2016. S1 thesis, UAJY.

Text (THABITA TYAS INTAN UTAMI) KOM04988.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Informasi merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan pada ranah organisasi. Informasi yang diterima organisasi berguna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Namun, tidak seluruh informasi yang diterima organisasi dapat dipahami anggota organisasi dengan seragam. Ketidaksepahaman anggota organisasi dalam memahami suatu informasi dapat dikarenakan informasi bersifat sulit dipahami, tidak jelas, dan tidak dapat diprediksi. Informasi dengan sifat seperti ini disebut dengan equivocality. Equivocality perlu dikurangin bahkan dihindari agar organisasi dapat dengan mudah memutuskan langkah selanjutnya dan membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Teori Informasi Organisasi menunjukkan bahwa equivocality dapat dikurangi dengan tiga tahapan yaitu tahap enactment, tahap seleksi, dan tahap retensi. Pada penelitian ini, kasus peredaran vaksin palsu yang muncul pada tahun 2016 menimbulkan beragam pemahaman mengenai informasi tersebut di Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk melihat proses pengorganisasian informasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam menghindari equivocality terkait kasus peredaran vaksin palsu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan berhasil menghindari equivocality dengan mengacu pada prosedur yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jalur informasi yang diterima Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat telah disaring terlebih dahulu. Setelah itu dianalisis mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Equivocality berhasil dihindari dengan pertemuan rapat atau diskusi berjenjang dengan beberapa unit untuk menyampaikan hasil analisis informasi dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Serta, adanya media rapat menjadi sarana dalam mengambil keputusan.

Actions (login required)

View Item