POLITIK HUKUM PENGUATAN PERAN BANI DI INDONESIA

Sundari, Elisabeth and Retnowati, Anny POLITIK HUKUM PENGUATAN PERAN BANI DI INDONESIA. UAJY.

Text MIH_ENDANG SUNDARI_POLITIK HUKUM PENGUATAN PERAN BANI DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only Download (806kB)

Abstract

Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) oleh UU No.30 Tahun 1999 diberi wewenang menyelesaikan sengketa bisnis tertentu berdasarkan klausula arbitrase. Dalam praktek ada dinamika persoalan kewenangan mengadili dengan PN yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan menemukan politik hukum yang tepat untuk penguatan peran BANI melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data primer diambil dari beberapa kasus konflik kewenangan mengadili. Data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan tentang BANI, dihubungkan dengan teori kewenangan absolut, teori kepastian hukum dan teori keadilan, serta perbandingan aturan arbitrase di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BANI belum kuat karena: kewenangan BANI masih sub-ordinatif terhadap pengadilan; kurang menarik karena beaya mahal; kelembagaan tidak terpadu. Politik hukum untuk menguatkan peran BANI dapat dilakukan dengan memperkuat otonomi BANI, mengurangi beaya, serta memadukan kelembagaannya. Perlu kajian untuk mendukung argumentasi bagi pemberian otonomi yang luas untuk BANI.

Actions (login required)

View Item