KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT OLEH KORPS POLISI PERAIRAN DAN UDARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Hermawan, Eko (2019) KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT OLEH KORPS POLISI PERAIRAN DAN UDARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN AWAL) MIH022060.pdf Download (637kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) MIH022061.pdf Download (110kB) | Preview
	Text (BAB II) MIH022062.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text (BAB III) MIH022063.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB)
	Text (BAB IV) MIH022064.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
Preview	Text (BAB V) MIH022065.pdf Download (92kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul Kewenangan Penegakan Hukum Dilaut Oleh Korps Polairud Dalam Peraturan Perundang Undangan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana kewenangan Korps Polairud dalam penegakan hukum dilaut dalam peraturan perundang-undangan? Kedua, Apa kendalakendala Korps Polairud dalam penegakan hukum dilaut? Ketiga, Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dilaut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketiga persoalan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan politik hukum. Bahan data yang digunakan adalah data bersumber pada dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan, Teori Perundang-undangan dan Teori Efektivitas. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa Korps Polairud mempunyai banyak kewenangan di dalam sektor penegakan hukum di laut mulai dari: Perikanan; Pelayaran; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kelautan; dan Perairan Indonesia. Dengan banyaknya kewenangan yang dimiliki dalam praktiknya menimbulkan beberapa kendala antara lain kendala-kendala yang bersifat yuridis, organisasi maupun implementasi. Untuk perlu dilakukan upaya-upanya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan faktor kepemimpinan, memperbaiki cara pandang inspektorat pengawas.

Actions (login required)

View Item