KAJIAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KURATOR DALAM KEPAILITAN

JISMAYA, IRA (2020) KAJIAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KURATOR DALAM KEPAILITAN. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Ira Jismaya) 165202571_bab 0.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 165202571_bab 1.pdf Download (427kB) | Preview
Preview	Text 165202571_bab 2.pdf Download (551kB) | Preview
	Text 165202571_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text 165202571_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
Preview	Text 165202571_bab 5.pdf Download (482kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul “Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji proses penyidikan terhadap kurator mendukung tujuan kepailitan dan mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kurator. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menganalisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap kurator dapat menghambat proses kepailitan sehingga tujuan kepailitan bisa saja tidak dapat dicapai. Sebab pada saat kurator dilaporkan dalam menjalankan tugasnya maka kurator tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik untuk mengurus dan mengelola harta pailit karena harus dihadapkan dengan laporan dan pemeriksaan oleh penyidik, bahkan apabila kurator tersebut ditahan maka ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurang memberikan perlindungan hukum kepada kurator pada saat menjalankan tugasnya. Padahal kurator bertindak sesuai dengan amanat yang diberikan yaitu mengamankan harta pailit. Tidak adanya jaminan kepastian atau perlindungan terhadap kurator ini yang menyebabkan profesi kurator sangat rentan dengan kriminalisasi.

Actions (login required)

View Item