PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Rabu, Petrus Rowa (2021) PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (PETRUS ROWA RABU) 195203097 1.pdf Download (688kB) | Preview
Preview	Text 195203097 2.pdf Download (491kB) | Preview
Preview	Text 195203097 3.pdf Download (606kB) | Preview
	Text 195203097 4.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text 195203097 5.pdf Restricted to Registered users only Download (643kB)
Preview	Text 195203097 6.pdf Download (437kB) | Preview

Abstract

Pembangunan hukum di bidang investasi merupakan pekerjaan bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan suatu budaya hukum dan budaya ekonomi yang ideal. Hal ini dikarenakan perlu adanya hukum positif yang terekontruksi dengan cita Negara sehingga menjadi sebuah sistem hukum yang efektif dan berdaya saing. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ende dalam rangka reformasi birokrasi untuk memudahkan alur proses pengurusan izin investasi nyatanya masih mengalami berbagai hambatan, selin itu pembagian kewenangan antara pemerintah baik pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam urusan izin penanaman modal juga belum terpola dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Metode penguumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Metode analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, mengakualifikasikan, serta menghubungkan dengan teori yang berkaitan kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukan hambatan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ende oleh karena minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya anggaran dan belum terlaksananya daya promosi yang promotif dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif. Persolan tersebut dibuktikan melalui tingkat kepuasan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang cenderung mengalami penurunan untuk beberapa tahun dan tidak stabilnya jumlah pengurusan izin berdasarkan target pada wilayah tersebut. Di samping itu pembagian kewenangan pengurusan izin juga belum memenuhi spirit otonomi daerah sehingga masih adanya intervensi oleh pemerintah pusat dan propinsi dalam urusan izin terutama di wilayah Kabupaten Ende. Hal ini tentunya akan berdampak serius kepada investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ende yang muaranya pada menurunnya jumlah pengururusan izin usaha yang berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik disatu sisi dan pembenahan pembagian kewenangan pengurusan izin penanaman modal di sisi lain untuk menciptakan suatu kepastian hukum

Actions (login required)

View Item