PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL KE LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Makatita, Antontji Sofyan Ernest (2021) PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL KE LUAR NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Antontji S.E Makatita) 175202709_bab 0.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text 175202709_bab 1.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text 175202709_bab 2.pdf Download (134kB) | Preview
	Text 175202709_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)
	Text 175202709_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
Preview	Text 175202709_bab 5.pdf Download (180kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul Peran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanggulangan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal ke Luar Negeri Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penanggulangan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri dan kebijakan hukum yang sebaiknya dibuat untuk menanggulangi pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan cara penelitian Normatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan menggunakan metoede analisis kualitatif serta menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif. Penelitian ini juga menggunakan teori keadilan dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya pencegahan dan penanganan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri dilakukan dengan mengeluarkan beberapa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hukum, namun masih terdapat Pekerja Migran Indonesia yang dikirim secara ilegal ke luar negeri. Salah satu penyebabnya karena fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai. Oleh karena itu, kedepannya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam merumuskan kebijakan hukum sebaiknya lebih memperhatikan faktor pendukung berupa sarana dan prasarana, selain dapat meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indoensia asal Nusa Tenggara Timur, juga dapat mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri.

Actions (login required)

View Item