PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BERKAT, BERKAT (2022) PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Berkat) 185202912_Bab 0.pdf Download (615kB) | Preview
Preview	Text 185202912_Bab 1.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text 185202912_Bab 2.pdf Download (311kB) | Preview
	Text 185202912_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB)
	Text 185202912_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB)
Preview	Text 185202912_Bab 5.pdf Download (265kB) | Preview

Abstract

Penelitian hukum Problematika Perbedaan Pendapat Antara Bawaslu Dan Sentra Gakkumdu Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Politik Uang, Studi Kasus Pelanggaran Politik Uang Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2020. Bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji problematika perbedaan pendapat antara Bawaslu dan unsur lain dalam Sentra Gakkumdu, kemudian upaya agar Bawaslu dan Unsur lain pada Sentra Gakkumdu dapat optimal dalam Penegakan hukum pelanggaran politik uang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka . bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang bertugas sebagai pengawas dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah masih belum menunjukan kemandirian secara penuh, terutama pada saat penanganan pelanggaran pidana politik uang. adanya perbedaan pendapat dengan unsur kepolisian dan unsur kejaksaan menunjukan Bawaslu belum memiliki kemandirian dalam menindak pelanggaran politik uang. Maka, perlu adanya empowering terhadap Bawaslu. Bawaslu harus diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan dan penuntutan dengan mengangkat penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penuntutan dengan arahan dari Bawaslu.

Actions (login required)

View Item