PENOLAKAN AUSTRALIA TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS KEBIJAKAN PAPUA NEW GUINEA SOLUTION ANTARA AUSTRALIA DENGAN PAPUA NUGINI)

Ocharinta, Aurelia Nadia Sarah (2022) PENOLAKAN AUSTRALIA TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967 (STUDI KASUS KEBIJAKAN PAPUA NEW GUINEA SOLUTION ANTARA AUSTRALIA DENGAN PAPUA NUGINI). S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Nadia Sarah Ocharinta) 190513609_Bab 0.pdf Download (861kB) | Preview
Preview	Text 190513609_Bab 1.pdf Download (861kB) | Preview
	Text 190513609_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB)
Preview	Text 190513609_Bab 3.pdf Download (861kB) | Preview

Abstract

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 adalah salah satu bukti nyata dalam menangani perlindungan pengungsi. Namun, banyak negara seperti Australia, melarang pengungsi dan pencari suaka memasuki wilayahnya. Australia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Kebijakan PNG Solution diterapkan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Australia. PNG Solution adalah kebijakan yang menyatakan bahwa setiap pengungsi atau pencari suaka yang tiba dengan kapal tidak akan dimukimkan kembali di Australia. Skripsi ini untuk mengkaji apakah tindakan ini melanggar prinsip-prinsip non refoulement yang dinyatakan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meninjau studi dari konvensi, protokol, buku, jurnal, dan beberapa sumber internet. Hasil penelitian ini menunjukkan tindakan Australia melanggar prinsip non refoulement karena pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bukan pengecualian terhadap prinsip non-refoulement. Namun, tidak ada sanksi konkret bagi negara yang melanggar konvensi.

Actions (login required)

View Item