PERBANDINGAN PENGATURAN HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DARI SUDUT TEORI KEADILAN

Soares, Greta Maria Osorio (2024) PERBANDINGAN PENGATURAN HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DARI SUDUT TEORI KEADILAN. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

[img] Text (Greta Maria Osorio Soares)
215214474_Bab 0.pdf

Download (483kB)
[img] Text
215214474_Bab 1.pdf

Download (485kB)
[img] Text
215214474_Bab 2.pdf

Download (502kB)
[img] Text
215214474_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text
215214474_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (614kB)
[img] Text
215214474_Bab 5.pdf

Download (303kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan hak politik ASN Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste yang kemudian dalam pembatasan hak politik PNS dalam konstitusi negara ditinjau dari teori keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan melihat satu peraturan dengan peraturan lainnya serta bagaimana penerapan peraturan- peraturan tersebut dalam dalam prakteknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste tidaklah jauh berbeda,akan tetapi dalam kedua negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam membatasi hak politik dari pegawai negeri sipil. Analisis penulisan ini ditinjau dari teori keadilan John Rawls untuk mengetahui apakah memungkinkan pembatasan Hak Politik ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik ASN untuk melindungi kebebasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Pembatasan Hak Politik PNS bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh PNS yang dapat menimbulkan konflik sehingga menciptakan ketidakadilan yang lebih besar.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Hak Politik, PNS, Teori Keadilan John Rawls
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor 3 uajy
Date Deposited: 13 Dec 2024 11:08
Last Modified: 13 Dec 2024 11:08
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/33211

Actions (login required)

View Item View Item