IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENERIMAAN PEGAWAI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN POLDA DIY

Hutajulu, Yuli (2025) IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PENERIMAAN PEGAWAI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN POLDA DIY. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Yuli Hutajulu) 210514359_Bab 0.pdf Download (979kB)
	Text 210514359_Bab 1.pdf Download (500kB)
	Text 210514359_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB)
	Text 210514359_Bab 3.pdf Download (605kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan pegawai penyandang disabilitas di lingkungan Polda DIY. Dalam konteks hak asasi manusia, undang- undang ini menegaskan prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam perekrutan pegawai penyandang disabilitas di institusi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait di Polda DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk merekrut penyandang disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan administratif, teknis, dan sosial. Rekrutmen pegawai penyandang disabilitas di Polda DIY masih terbatas, dengan formasi yang belum sepenuhnya memenuhi kuota yang diamanatkan dalam peraturan. Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penerapan kebijakan, termasuk penyesuaian prosedur seleksi, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, serta peningkatan kesadaran di lingkungan kerja. Dengan implementasi yang lebih efektif, diharapkan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat lebih terjamin sesuai dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan.

Actions (login required)

View Item