KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pegau, Yanuarius (2025) KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Yanuarius Pegau) 215214473_Bab 0.pdf Download (864kB)
	Text 215214473_Bab 1.pdf Download (374kB)
	Text 215214473_Bab 2.pdf Download (289kB)
	Text 215214473_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text 215214473_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text 215214473_Bab 5.pdf Download (321kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Konsep Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ (UKPBJ) Pemerintah Kota Yogyakarta”. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep collaborative governance, kendala-kendala penerapan konsep collaborative governance serta upaya-upaya mengatasi kendala- kendala konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara secara langsung pihak UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis hukum dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan penerapan konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ pemerintah kota Yogyakarta belum diterapkan secara maksimal. Penerapan konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengalami banyak kendala seperti kendala sumber daya baik kendala sumber sumber daya manusia, anggaran maupun teknologi, benturan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif maupun perencanaan yang tidak terintegrasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan sumber daya, perencanaan pengadaan yang terintegrasi atau matang, membangun komunikasi yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, meminimalisir benturan kepentingan, pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, meningkatkan kepercayaan dan komitmen Bersama serta pemberian sanksi yang tegas.

Actions (login required)

View Item