EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG

Priyatmojo , Ardiyanto (2006) EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG. S1 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0EA13952.pdf Download (185kB)
	Text (Bab I) 1EA13952.pdf Download (163kB)
	Text (Bab II) 2EA13952.pdf Download (231kB)
	Text (Bab III) 3EA13952.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text (Bab IV) 4EA13952.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text (Bab V) 5EA13952.pdf Download (410kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) kemampuan kemandirian., (2) efektivitas, dan (3) efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang terdapat di dalam Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah periode 2001-2005. Metode penelitian yang digunakan didalam riset ini adalah: (1) telaah/kajian literatur,dan (2) rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas dan rasio efisiensi untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Ada tiga unsur utama yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, kemampuan kemandirian keuangan setiap Pemerintah Daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah berbeda-beda tergantung dari masing-masing sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi pendapatan asli daerahnya (PAD). Hal ini dipengaruhi dengan adanya berbagai faktor misalnya letak geografis, sumberdaya manusia serta regulasi yang dibuat pemerintah daerah setempat. Kedua, efektivitas serta efisiensi daerah yang menunjukkan tingkat kemampuan kinerja Pemerintah Daerah di dalam mengelola APBD. Efektivitas yang menunjukkan bahwa setiap PAD yang terealisasi tidak memiliki selisih yang terlalu jauh dengan target yang telah ditetapkan sedangkan efisiensi lebih menunjukkan bahwa input yang digunakan pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang diharapkan, yang terealisasi di dalam PAD. Ketiga, keuntungan suatu daerah memiliki tingkat PAD yang tinggi adalah tingkat ketergantungannya yang lebih rendah terhadap pusat. Dengan demikian, perubahan yang terjadi dari alokasi maupun bantuan pusat relatif tidak mengganggu target pengeluaran APBD yang telah disahkan. Namun peningkatan PAD bukan berarti bahwa rakyat yang harus dibebeni dengan pajak yang tinggi namun lebih padapeningkatan sumber daya alam maupun sumber gaya manusia.

Actions (login required)

View Item