PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

BAYUBROTO, R. JATI (2009) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH01201.pdf Download (109kB)
	Text (Bab I) 1MIH01201.pdf Download (80kB)
	Text (Bab II) 2MIH01201.pdf Download (120kB)
	Text (Bab III) 3MIH01201.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB)
	Text (Bab IV) 4MIH01201.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text (Bab V) 5MIH01201.pdf Download (55kB)

Abstract

Penulisan thesis yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup” ini dilatarbelakangi adanya kerusakan lingkungan hidup serta bangunan-bangunan pengairan di sekitarnya akibat maraknya penambangan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana instrumen hukum yang ada dapat diterapkan dan ditegakkan untuk mengatasi permasalahan yang ada Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundangundangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini serta diskusi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan dalam penulisan tesis ini. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua instrumen hukum yang mengatur masalah penambangan pasir, kerikil, dan batu di lingkungan sungai dan pesisir di wilayah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir. Namun demikian, kedua peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan norma hukum positif yang ada, dimana masalah lingkungan hidup dan pertambangan rakyat telah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seharusnya segera membuat peraturan daerah yang komprehensif guna mengatur masalah pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Actions (login required)

View Item