PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH MELALUI PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

HUMAU, ZUSANA CICILIA KEMALA (2015) PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH MELALUI PENETAPAN UPAH MINIMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Juidul) 0MIH02215.pdf Download (363kB)
	Text (Bab I) 1MIH02215.pdf Download (221kB)
	Text (Bab II) 2MIH02215.pdf Download (312kB)
	Text (Bab III) 3MIH02215.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (Bab IV) 4MIH02215.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text (Bab V) 5MIH02215.pdf Download (193kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penerapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi peran hukum melalui penetapan upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai jaring pengaman. Sebagai jaring pengaman, upah minimum menjadi patokan atau garis minimum dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh agar upah pekerja/buruh tidak merosot tajam sampai pada titik terandah, serta memberikan kepastian bagi pekerja/buruh akan perolehan upah sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. Peran hukum tersebut saat ini belum dapat membantu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh, karena beberapa faktor seperti penetapan upah minimum dibawah standar kebutuhan hidup layak, lemahnya pengawasan (kurangnya pengawas ketenagakerjaan, luasnya wilayah pengawasan, sistem pengawasan pasif dan penerapan sanksi yang tidak tegas), sistem pengupahan di perusahaan yang tidak didasarakan pada upah minimum, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh serta posisi pemerintah hanya sebagai mediator dalam penetapan upah minimum.

Actions (login required)

View Item