PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

., BAMBANG (2016) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH02297.pdf Download (2MB)
	Text (Bab I) 1MIH02297.pdf Download (311kB)
	Text (Bab II) 2MIH02297.pdf Download (1MB)
	Text (Bab III) 3MIH02297.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text (Bab IV) 4MIH02297.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text (Bab V) 5MIH02297.pdf Download (340kB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, penelitian ini menitikberatkan pada peran dan fungsi pembinaan, pengawasan dan sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan penormaan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan menelaah fungsi dan peran administratif kepegawaian dan fungsi pemerintahan dalam mensejahterakan dan kemakmurkan rakyat sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat. Fokus utama pada penelitian ini yaitu mengkaji konsistensi penerapan sanksi administratif kepegawaian sebagai bentuk pembinaan kepegawaian. Tujuan penelitian ini, ingin mengetahui sejauhmana penerapan sanksi administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Politik Hukum. Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, keputusan penjatuhan hukumaan disiplin harus obyektif sesuai dengan penormaan yang ada; kedua, Peran Pengawasan melekat dan pola pembinaan sebagai penunjang pembinaan administratif kepegawaian harus ditingkatkan; ketiga, pejabat yang berwenang menghukum memperhitungkan dan mempertimbangkan serta cermat dalam menentukan sanksi penjatuhan hukuman disiplin guna pencapaian hukum yang adil dan bijaksana.

Actions (login required)

View Item