Items where Division is "Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum" and Year is

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 204.

CHRISTITARIA, NIVO EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN. Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman.

Kusuma, Vinsensius Noventus Tian PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ATAS UPAH DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI PERTAMINA. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Upah Dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Outsourcing di Pertamina.

LUBIS, MUHAMMAD RIFAI KOORDINASI DAN PENGAWASAN OLEH POLRI TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. KOORDINASI DAN PENGAWASAN OLEH POLRI TERHADAP PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PRABOWO, YOHANES ANDREYANTO STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA/BURUH DI KONTRAKTOR AGAWE STUDIO GIWANGAN YOGYAKARTA. Studi Kasus Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja/Buruh Di Kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta.

PRAKOSA, BENEDICTUS BISMO BINTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API. TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API.

SAVIO, ARCANJO JUVIANO HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF- DETERMINATION) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right Of Self- Determination) Rakyat Timor Leste Ditinjau Dari Hukum Internasional.

SITORUS, DANIEL ALFREDO PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA. PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA.

Simarmata, Yohanes Mangara Uli IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut). Implementasi Kebijakan Pelarangan Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung (Studi Kasus Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut).

., AGATO PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI.

., Sumyar and ., Hartono KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI DIY DALAM PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT 2 UU NO 5 TAHUN 1960 SETELAH 22 TAHUN KELUARNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NO 33 TAHUN 1984. [Research]

ALBERTO GONZALES, NERY PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DIY DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. . pp. 1-18.

AMBARITA, CLAUDIA NATALIA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DOKTER OBGYN DALAM KASUS ABORSI. .. pp. 1-10. ISSN .

ARDIAN, NOVANLY DEKKY KEBIJAKAN HUKUM PIDANA REHABILITASI KORBAN NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009. Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

ARITONANG, DWI UTAMI PUTRI TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .

ARJANGGI, RINALDO UPAYA POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BERUPA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF. UPAYA POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA BERUPA PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF.

ARMANDO, GILBERT UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Alaman, Flabianus F. PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HAKHAK ANAK. Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak- Anak Pengungsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak.

Amelia P., Ladi PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 482/PID.B/2012/PN.SLMN). .. pp. 1-5. ISSN .

Antoro, Bibianus Hengky Widhi KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HIV-AIDS DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR. [Research]

Antoro, Bibianus Hengky Widhi and Miladmahesi, Rosita MENGUKUR DAN MENANGGULANGI KOMPLEKSITAS HAK PREROGATIF PRESIDEN PADA PENGANGKATAN MENTERI DALAM KABINET. In: Seminar.

Aryadi, G. DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI. [Research]

Aryadi, G. TINJAUAN TERHADAP UU N0. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y Sri PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH BIDANG PERPAJAKAN DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y Sri PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN UU NO 21 TAHUN 1997 JO UU NO 20 TAHUN 2000 DAN PERSEPSI PPAT/NOTARIS TERHADAPNYA DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y. Sri PEMETAAN DAN PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Aryadi, G. and Sri Pudyatmoko, Y. PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

BAKARY, GABRIELA CLARA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SLEMAN. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PANGAN JAJANAN ANAK DI LUAR LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SLEMAN.

BAYUWEGA, HARYO PRADIPTA PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.

CHRISTIAN, SILVANUS PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Cahyowati, Endah KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997 DI KOTA YOGYAKARTA. [Research]

Christiani, Anita KONSEKUENSI YURIDIS TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN. [Research]

Christiani, Anita TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI DI KOTA YOGYAKARTA. [Research]

Christiani, Anita TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KEDUDUKAN BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN DALAM AMANDEMEN KONSTITUSI. [Research]

Christiani, Anita and Hutapea, Maria TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN PROGRAM KOMPUTER YANG TIDAK ASLI UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO 19 TAHUN 2002. [Research]

Christiani, Anita and Sumiarni, M.G. Endang PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT NORMA HUKUM POSITIF PERBANKAN DI INDONESIA. [Research]

Christiani, Theresia Anita KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DALAM KERANGKA FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN. [Research]

Christiani, Theresia Anita and PRATIWI, LENY ANALISIS UNDANG UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SARANA PELINDUNGAN DEBITUR DAN KREDITUR. [Research]

Christiani, Theresia Anita and Pratama, Alfred ANALISIS YURIDIS TUJUAN BANK INDONESIA DALAM MENCAPAI DAN MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH. [Research]

Christiani, Theresia Anita KAJIAN FILOSOFIS CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DI INDONESIA. [Research]

Christiani, Theresia Anita UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM. [Research]

Christiani, Theresia Anita and Agustha, Joshua PERUBAHAN UNDANG UNDANG BANK INDONESIA DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN HUKUM. [Research]

Christiani, Theresia Anita and Hutapea, Maria METODE PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN INKONSISTENSI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN. [Research]

Christiani , Theresia Anita FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI LENDER OF THE LAST RESORT DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN. [Research]

DAHOKLORY, DONDDY UPAYA YANG DI LAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENANGANI PRAKTEK PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DALAM BENTUK SMS. UPAYA YANG DI LAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENANGANI PRAKTEK PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DALAM BENTUK SMS.

DERRYADI, ANDREYAS KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel). KEWENANGAN PRAPERADILAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel).

Damanik, Mayesti Evaulina PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH DALAM RANGKA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH. PERANAN KEPOLISIAN TERKAIT TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH DALAM RANGKA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH.

Darmawan, I Putu Adi PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA. PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA (ii,10p). pp. 1-10.

Dewi, Imma Indra PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERDATA ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM. [Research]

Dewi, Imma Indra and WIDIYASTUTI,, Y. SARI MURTI IMPLIKASI PASAL 31 AYAT (1) DAN (3) JO PASAL 34 UU NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN PERCETAKAN. [Research]

Dewi, Ni Luh Made Candra EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI DAERAH KABUPATEN GIANYAR (ii, 10). pp. 1-10.

Dewi W, E. Imma Indra and Handoko, V. Sundari and Widiartana, G. Model Kebijakan yang Menjamin dan Melindungi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul. [Research]

Dharma, Elizabeth Theresia Felisitas LAPORAN RISET PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA “CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES (CIPS)” PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DALAM MENINGKATKAN PROMOSI BATIK MELALUI ECOMMERCE DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA. [Research]

FATEM, ANANDA DIAN TIFANO UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PRAKTEK PENIPUAN MELALUI ONLINE SHOP. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN TANAH ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2012/PN.SLEMAN).

Frederica, Tira Safira KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010. KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI HEARSAY EVIDENCE SETELAH PUTUSAN MK NO. 65/PUU-VIII/2010 (ii.9p.). pp. 1-9.

GULTOM, RONALD BONARDO PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SINTANG. PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SINTANG.

HANDOYO, EDWARD DENY DWI PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA YOGYAKARTA. PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA YOGYAKARTA.

HARDIYANTO, BENEDIKTUS SULISTYO TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA. TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT DI LINGKUNGAN KOREM 072 YOGYAKARTA.

HUSODO, BONIFATIUS DANI UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIFKA ANNISA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN. UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIFKA ANNISA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN.

Habeahan, Debby Artauli PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A WIROGUNAN. ..

Hartono, Y PENGGUNAAN HAK PILIH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PILIHAN (Analisis terhadap Pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Sleman). [Research]

Hartono, Y. ANALISIS TERHADAP PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI EKSISTENSI LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN. [Research]

Hartono, Y. and Pudyatmoko, Y. Sri PANDANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SLEMAN TERHADAP PILKADA LANGSUNG DAN KORELASINYA DENGAN PENGGUNAAN HAK PILIH. [Research]

Hartono, Yohanes and Hardjanti, Dewi Krisna Partisipasi Pemilih Pemula Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 dan faktor-faktor yang menentukan pilihan. [Research]

Hati, Fransisca Ayu Laras LAPORAN RISET PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA “SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)” PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FISIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI. [Research]

Hutapea, Maria KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH HUNIAN TETAP KORBAN ERUPSI GUNUNG MERAPI TAHUN 2010 DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Hutapea, Maria PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI DESA DENGOK KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 JUNCTO PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.26/MENHUT-II/2005. [Research]

Hutapea, Maria KEPASTIAN HUKUM PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL (APARTEMEN) SEJAHTERA JOGJAKARTA SETELAH BERAKHIRNYA HAK ATAS TANAH BERSAMA (HAK GUNA BANGUNAN). [Research]

Indriyo, Mahendra Soni PENGARUH PERTANGGUNGAN KEBAKARAN TERHADAP PARA PENGUSAHA DI KOTA MADYA. [Research]

Indriyo, Mahendra Soni and Christiani, Theresia Anita and Prasetiyo, Reinardus Budi ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENUGASAN BELAJAR KE LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA. [Research]

Juwita, Ratna The Realization of the Right to Education in the Era of ASEAN Community: The Role of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. UAJY.

KADUS, YOHANES PAULUS ATARONA HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KAROKARO, LEONARDUS PUTRA BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA. BATAS WEWENANG ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA SECARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN BERDASARKAN SURAT KUASA.

KOTAN, ROMUALDO BENEDIKTO PHIROS UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN. UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN.

KUNCORO, ALBERTUS RIKO JATI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

KURNIAWAN, NICOLAS ARMAND PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN. PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.

KUSUMA, FRANSISCUS DEA ANGGARA KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PT. ASABRI). KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PT. ASABRI).

Kastowo, C REKONSTRUKSI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK. [Research]

Kastowo, C and Christiani, Anita ANALISIS PERLINDUNGAN ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Kastowo, C and Christiani, Anita KEDUDUKAN DAN JAMINAN KEAMANAN EKSPORTIR DALAM MEKANISME PEMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR. [Research]

Kastowo, Chryssantus REKONSTRUKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL PASCA UU NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA Yogyakarta*. In: Prosiding Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual " Isu-isu terkini di Bidang HKI dalam Pendidikan HKI. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, pp. 113-130.

Krismantoro, D PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERDA KOTA NOMOR 6 TAHUN 1994 DI KOTA YOGYAKARTA. [Research]

MAHARDIKA, YOHANES ADI PUTRA KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.

Magdalena, Maria SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN NUNUKAN. SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN NUNUKAN.

Morisco, Muljani PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PANDANGAN IBU-IBU ANGGOTA PENGAJIAN SPI DI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Morisco, Muljani and Christiani, Anita TINJAUAN TENTANG HALAL HARAMNYA BUNGA BANK DAN PENGARUH FATWA MUI TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP BANK YANG BEROPERASI SECARA KONVENSIONAL. [Research]

Murdiati, Caritas Woro and Suliantoro, Bernadus Wibowo KAJIAN ECOFEMINISME TENTANG SOCIAL FORESTY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (TINJAUAN PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELESTARIAN HUTAN). [Research]

Murdiati, Caritas Woro and Suliantoro, Bernadus Wibowo KONSEP KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA MENURUT MAZHAB SOCIOLOGICAL YURISPRUDENCE (SUATU TINJAUAN DARI ASPEK YURIDIS DAN FILOSOFIS). [Research]

Murdiati, Caritas Woro and Suliantoro, Bernadus Wibowo POTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DESA BEJI KECAMATAN NGAWEN GUNUNG KIDUL DALAM MELESTARIKAN HUTAN ADAT WONOSADI. [Research]

NEGRAO, NICOLAUS BELA MARZELO UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA YANG TERIKAT PERKAWINAN. UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA YANG TERIKAT PERKAWINAN.

NURDIN, WAHYU HIDAYAT REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENYAMPAIKAN KELUHAN ATAS PERLAKUAN SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN. REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENYAMPAIKAN KELUHAN ATAS PERLAKUAN SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN.

Nainggolan, Givena Pingkan TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG PERSAINGAN USAHA. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI NOMOR 61 TAHUN 2016 DARI SUDUT PANDANG PERSAINGAN USAHA.

PAMUNGKAS, SEPTRIAN PUTRA PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11 YOGYAKARTA. PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA BAGI SEORANG ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER II/11 YOGYAKARTA..

PANDIANGAN, GIBSON DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP TERPIDANA KORUPSI. .. pp. 1-10. ISSN .

PRATHITA, CLARA PETRA KAJIAN YURIDIS TERHADAP PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PRATOMO, BIMO AJI ASAS MONOGAMI PADA HUKUM PERKAWINAN AGAMA ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN KANONIK (KAJIAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PERDATA). .. pp. 1-12. ISSN .

PRIBADI, EPHRAEM DEMOS KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN. KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN.

PUTRA, DIRGANTARA KARISMA YOMA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN MENGENAI PHK DALAM MASA KONTRAK. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan Mengenai PHK Dalam Masa Kontrak.

Panglipurjati, Puspaningtyas and Laksono, Meylanda Perbuatan Hukum oleh Penyandang Disabilitas Mental Bipolar Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia. [Research]

Pradana, Fransiska Debi Shinta IMPLEMENTASI PERATURAN DERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PT DELTOMED WONOGIRI. IMPLEMENTASI PERATURAN DERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PT DELTOMED WONOGIRI.

Pratama, Immanuel Yulian Yoga Konsep Negara Kepulauan Menurut Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Dalam Penyelesaian Sengketa Niger Gesong Antara Indonesia Dengan Malaysia. .. ISSN .

Pudjiarto, Harum IMPLEMENTASI NORMA PANCASILA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. [Research] (Unpublished)

Pudjiarto, Harum and Soge, Paulinus TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA (HAM) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. [Research]

Pudyatmoko, Y Sri KEBIJAKAN PERSTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANTUL DAN IMPLIKASINYA BAGI PROSES PENERBITAN IZIN. [Research]

Pudyatmoko, Y Sri Pandangan Mahasiswa Hukum UAJY Terhadap Ketentuan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dalam Pajak Penghasilan Bagi Anak. [Research]

Pudyatmoko, Y Sri UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN BERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Pudyatmoko, Y Sri and Aryadi, G. STUDI TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Pudyatmoko, Y. Sri KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Pudyatmoko, Y.Sri and Hutagaol, Geri Samuel and Tambunan, Mario Jonathan SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERIZINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research] (Unpublished)

Pudyatmoko, Y.Sri and Dewi, E.Imma Indra MODEL KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL. [Research]

Pudyatmoko , Y.Sri UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PERIZINAN BERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Purba, Esra Febriani Model Pendekatan Keadilan Restoratif untuk Menyelesaikan Kekerasan di Lembaga Pendidikan. .. pp. 1-14. ISSN .

R.D, DESAK ALFA INTAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI. PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PRATIMA MENURUT HUKUM ADAT BALI.

Raharjo, Ignasius Sumarsono ASPEK-ASPEK HUKUM HAK CIPTA DALAM PERKEMBANGAN PENCIPTAAN DI "CYBERSPACE" (STUDI PERANAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI). [Research]

Raharjo, Ignasius Sumarsono Problematika Hukum Perkembangan Electronic Money Dalam Kerangka Pencegahan Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2003. [Research]

Raharjo, Ignasius Sumarsono problematika hukum UU no.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam perkembangan arbitrase online. [Research]

Retnowati, Anny Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit, Dokter dan Pasien. [Research]

Retnowati, Anny and Soge, Paulinus TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG MEREK PALSU DENGAN PENDEKATAN KASUS PUTUSAN PERKARA NO 215/Pid.B/2005/PN.SLMN. [Research]

Retnowati, Anny and Sumiarni, M.G. Endang KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERKAWINAN. UAJY.

Retnowati, Anny and Sundari, Elisabeth KEBIJAKAN HUKUMPIDANA TERHADAP MALPRAKTIK MEDIS PADA RUMAH SAKIT. [Research] (Unpublished)

Rhiti, Hyronimus PERBANDINGAN ANTARA ETIKA KEUTAMAAN DAN ETIKA KEWAJIBAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. [Research]

Rhiti, Hyronimus and Sri Pudyatmoko, Y. PENCEGAHAN PENCEMARAN, PERUSAKAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KEBIJAKAN SISTEM PERIZINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Romania, Beby Diana HAK NARAPIDANA WANITA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA. .. pp. 1-9. ISSN .

SAPUTRA, BAGUS WIRA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SWASTA YANG MEMPERSULIT PENERIMAAN PASIEN. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SWASTA YANG MEMPERSULIT PENERIMAAN PASIEN.

SEE, PETRUS KRISOLOGUS JULLIO SAMBI PERANAN UNAMID DALAM MENGATASI KONFLIK BERSENJATA ANTARA KELOMPOK PEMBERONTAK DI DARFUR DENGAN PEMERINTAHAN SUDAN. .. pp. 1-17.

SIMARMATA, BONI SATRIO UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL.

SINAGA, WINEY CHRISNANTI UPAYA POLDA KALIMANTAN SELATAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI SUNGAI. Upaya Polda Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Sungai..

SINURAT, ANDRI FAUZI PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGGULANGI PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR. .. pp. 1-14. ISSN .

SOEWANDI, DODDY DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGABULKAN ATAU MENOLAK GUGATAN PIHAK KETIGA (INTERVENSI) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN. DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGABULKAN ATAU MENOLAK GUGATAN PIHAK KETIGA (INTERVENSI) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

SUSATYA, MAULITHA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA ATAU WALI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA. JUDGE CONSIDERATION IN THE DETERMINATION OF THE CHILD RETURNS TO THE PARENT OR GUARDIAN OF A CHILD WHO COMMITED THE CRIME.

Saputra, Edi PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MANDAMPINGI KLIEN. PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM MANDAMPINGI KLIEN.

Setyardi, H. Untung and Triyana, Yohanes PENGARUH PERJANJIAN INTERNASIONAL (KHUSUSNYA PERSETUJUAN WTO) TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI INDONESIA. [UNSPECIFIED]

Simanjuntak, Sandy Vatar PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKMALPRAKTEK. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKMALPRAKTEK.

Simorangkir, Adri Liberty UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA. UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.

Sinaga, Meita KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI AKSI DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS. Kebijakan Kepolisian Dalam Menanguglangi Aksi Demonstran Yang Bertindak Anarkis.

Sindudisastra, OJB Ohim PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH BERLAKUNYA pp no.10 TAHUN 1983 jo PP. NO. 45 TAHUN 1990 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Sirait, Markwin Ambbon PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERLATAR BELAKANG SUKU BERBEDA DI DIY. .. pp. 1-11. ISSN .

Soge, Paulinus FUNGSIONALISASI UU NO. 23 TAHUN 2004 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN YOGYAKAKARTA. [Research]

Soge, Paulinus IMPLEMENTASI WEWENANG KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UU No. 22 TAHUN 2004. [Research]

Soge, Paulinus STUDI TENTANG PRESTASI BELAJAR BAHASA INGGRIS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA THN AKADEMIS 1985/1986. [Research]

Soge, Paulinus TINJAUAN KRIMONOLOGIS TERHADAP ABORSI YANG DILAKUKAN DI KAWASAN SUB URBAN DIY (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL). [Research]

Soge, Paulinus TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PIDANA. [Research]

Soge, Paulinus and Retnowati, Anny PERALIHAN POSISI MODERAT KE PRO-CHOICE DI KALANGAN REMAJA DI DIY: TREN YANG BERPELUANG MERUBAH PENGATURAN HUKUM TENTANG ABORSI DI INDONESIA. [Research]

Sri Nurhartanto, G. and Widiartana, G. and Prihandono, F.X. Bambang Kusumo and Wiratmo, St. Gito IMPLEMENTASI AMANAT KONSTITUSI DALAM PERWUJUDAN KEADABAN RELIJIUS (RELIGIOUS CIVILITY) (KASUS: PRAKTIK MULTIKULTURALISME DI SOMOHITAN-SLEMAN, SUMBER-MAGELANG DAN KAPENCAR-WONOSOBO). [Research]

Suciawan, Jesica PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA. .. pp. 1-13. ISSN .

Suhardana, Fx and Arianto, N. Budi Pelaksanaan Pembebanan Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso dan di Bank Central Asia Cabang Sudirman di Kota Madya Yogyakarta (Kajian Dari Sudut Perbandingan Hukum ). [Research]

Suhardana, FX. and Wijaya, N. Budi Arianto Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Dan Program Jaminan Pensiun Pada Yayasan-Yayasan Katolik Penyelenggara Pendidikan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. [Research]

Suhardana, Fx IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMER 1 TAHUN 2008 TERHADAP PENUMPUKAN PERKARA (Studi Empiris Di Pengadilan Daerah Istimewa Yogyakarta). [Research]

Suharyono, Medi TINJAUAN UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP TINDAK PIDANA "MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" (SUATU STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN). [Research]

Suharyono, Medi and Soge, Paulinus TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP DIY (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PN YOGYAKARTA). [Research]

Suharyono, Medi and Soge, Paulinus TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN INSTRUMEN SKPP DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MANTAN PRESIDEN SOEHARTO. [Research]

Suliantoro, Bernadus Wibowo and Murdiati, Caritas Woro PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMASI LENGKAP (INFORMED CONSENT) DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN FILOSOFIS. [Research]

Suliantoro, Bernadus Wibowo KEDUDUKAN HUKUM AGAMA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (SUATU PENDEKATAN KEFILSAFATAN). [Research]

Suliantoro, Bernadus Wibowo Studi Tentang Pola Orientasi Nilai Budaya Mahasiswa UAJY Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa. [Research]

Suliantoro, Bernadus Wibowo and Susilawati, MD MISTISISME DALAM IMAN KRISTEN (SUATU TINJAUAN DARI ASPEK FILSAFAT & TEOLOGI). [Research]

Sumaryono, E NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI TITIK TOLAK PELAKSANA KEWAJIBAN LEGAL. [Research]

Sumiarni, M.G. Endang PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH. [Research]

Sumiarni, M.G. Endang and Murdiati, Caritas Woro PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMPITAN WADEAN DI PASAR BERINGHARJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA. [Research]

Sumiarni, M.G. Endang and Pudyatmoko, Y Sri and Sharaningtyas, Yustina Niken PERIZINAN TERHADAP ADAPTASI BANGUNAN WARISAN BUDAYA TJAN BIAN THIONG PAJEKSAN DI KOTA YOGYAKARTA. [Research]

Sumiarni, M.G. Endang and Retnowati, Anny KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENGATASI PENYELUNDUPAN HUKUM Studi Pada Perkawinan Sebagai Modus Menghindari Pidana Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. [Research]

Sumiarni, M.G. Endang and Retnowati, Anny and Wisnubroto, Al PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 1993 TERHADAP SEKS DAN RITUAL DI GUNUNG KEMUKUS KABUPATEN DATI II SRAGEN. [Research]

Sumiarni, MG. Endang and Hardjanti, Dewi Krisna PERSETUJUAN DAN IZIN BAGI SUAMI YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN). [Research]

Sumyar, . PENGARUH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI TERHADAP PROSES PEWARGANEGARAAN DI PROPINSI DIY. [Research]

Sundari, E PEMANFAATAN CLASS ACTION DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM (STUDI PADA KURUN WAKTU 2001?2004 DI BEBERAPA DAERAH INDONESIA). [Research]

Sundari, E and Sumiarni, M.G. Endang PERLINDUNGAN DALAM PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP POSISI WANITA DALAM PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Sundari, E. SEJARAH SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: Study di BPHN dan Mahkamah Agung. [Research]

Sundari, E. and Sisinaru, Sostones and Lefaan, Bernadethe IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL: Studi di Kota Yogyakarta. [Research]

Sundari, E. and Sumiarni, Endang PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA USIA ANAK (Studi di Kabupaten Gunungkidul). [Research]

Sundari, E. and Widiastiani, Nindry Sulistya Perkembangan Pembuktian Pada Putusan Verstek (Studi Kasus di PN Sleman dan Kota Yogyakarta). [Research]

Sundari, Elisabeth and Retnowati, Anny EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN ”KKN” DALAM PROSES PERADILAN. [Research] (Unpublished)

Sundari, Elisabeth and Simangunsong, Anna Marieta and Valerie, Isabelle and Nurlatu, Matheus INDEPENDENSI HAKIM TERHADAP TEKANAN MASYARAKAT DALAM MENGADILI PERKARA: Studi pada Putusan Kasus Meliana. [Research]

Susilawati, MD PELAKSANAAN METODE KONTRASEPSI DALAM KELUARGA KATOLIK (SUATU STUDI KASUS DI WILAYAH ST. DON. BOSCO SENGKAN). [Research]

Susilawati, MD PENTINGNYA PENDIDIKAN NILAI DI UAJY DALAM RANGKA MEMBENTUK SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL. [Research]

Susilawati, MD and Suliantoro, B. Wibowo PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DI PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) SETELAH BERLAKUNYA KURIKULUM YANG BERBASIS KOMPETENSI (KBK). [Research]

Susilawati, MD and Sumiarni, MG. Endang PROBLEMATIKA KAWIN CAMPUR BEDA AGAMA ANTARA PEMELUK AGAMA KATOLIK DAN ISLAM SEJAK DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH 1974 DALAM MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA. [Research]

Susilo, F.X Endro and Sundari, E. and Chandera, Chandera and Widijantoro, Johanes REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM MELALUI MATA KULIAH EKSAMINASI: Studi tentang acuan dasar, materi dan metode pembelajarannya. [Research]

TABALUBUN, SUGEN IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk). IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk).

TABUNI, OKTAVIANUS PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PERALIHAN HAK (HIBAH) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SLEMAN. PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PERALIHAN HAK (HIBAH) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SLEMAN.

TAMBUNAN, IGNATIUS MELVIN MEKANISME PELAKSANAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA. MEKANISME PELAKSANAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA YOGYAKARTA.

Triyana , Yohanes KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TENTANG LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN BERDASAR THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES DAN PENERAPANNYA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Utami, Winanti Nidya Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

W, E. IMMA INDRA DEWI UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL: DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS SETELAH TERBITNYA PERDA DIY NO 4 TAHUN 2012. [Research]

WIDHI, MARIA ARINI RESTUNING PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PENGISIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) AKIBAT TERJADI KECELAKAAN KERJA. PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS PENGISIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) AKIBAT TERJADI KECELAKAAN KERJA.

WIDIYASTUTI,, Y. SARI MURTI Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan, Perlindungan Konsumen (Consumer policy), dan kebijakan Perssaingan Usaha (Competition Policy) DI Propinsi DIY (2013-2014). [Research]

WIDIYASTUTI,, Y. SARI MURTI and SOGE, PAULINUS PERAN TOKOH PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA PADA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROPINSI DIY. [Research]

Wardani, Titis Arindah Kusuma KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI. .. pp. 1-14. ISSN .

Wersun, Petrus Hironimus IMPLEMENTASI PRINSIP PROFESIONALISME DALAM PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA YOGYAKARTA. Implementasi Prinsip Profesionalisme dalam Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

Weven, Jonathan Hendry Stevanus PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PERSOALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Wibowo, Gregorius Albert Anky KEDUDUKAN USAHA FOTOCOPY DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA. KEDUDUKAN USAHA FOTOCOPY DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA.

Widiyastuti, Y. Sari Murti and Panglipurjati, Puspaningtyas KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI PASAL 19 HURUF F PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 9 TAHUN 1975 DAN DOKTRIN BROKEN MARRIAGE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN. [Research]

Wijaya, Budi Arianto and Dewi, Imma Indra PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA). [Research]

Wijaya, N.Budi Arianto PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI UPAH MINIMUM PROPINSI BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Wijaya, Nicolas Budi Arianto PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Wijaya, Nicolas Budi Arianto PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research] (Unpublished)

Wisnuboto, Aloysius Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Lebih Dari Tiga Dasawarsa (Studi Kasus Berkaitan Dengan Pemeriksaan Pendahuluan). [Research] (Unpublished)

Wisnubroto, Al. and Pramono, Suryo Adi and Widijantoro, J. and Sanjaya, I Putu Sugiartha PEMETAAN STRATEGI PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA KORBAN ERUPSI GUNUNG MERAPI STUDI KASUS KOMUNITAS PENOLAK RELOKASI DI DESA BALERANTE (KLATEN) JAWA TENGAH DAN GLAGAHARJO (SLEMAN) DIY. [Research]

YUDHISTIRA, MUHAMMADWINDU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA. TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA.

YUWONO, JATMIKO PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN INDUSTRI BATU BATA DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.

Yohanes, Triyana PEMANFAATAN SPECIAL RIGHTS DAN FLEKSIBILITAS THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE INSERVICES (GATS) DALAM KEBIJAKAN DAGANG INDONESIA. [Research]

Yohanes, Triyana PERAN HAK-HAK SOLIDARITAS DALAM MENGATASI MASALAH KESENJANGAN KESEJAHTERAAN EKONOMI GLOBAL. [Research]

Yohanes, Triyana PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEMPERLANCAR ALIH TEKNOLOGI ANTAR NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG. [Research]

Yohanes, Triyana and Riyanto, Bambang PENGARUH AJARAN GEREJA KATOLIK TERHADAP PERKEMBANGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. [Research]

Yohanes , Triyana and Arinto, N. Budi PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KONTRAK LISENSI DENGAN OBYEK TEKNOLOGI(KHUSUSNYA PATEN DAN RAHASIA DAGANG)DI INDONESIA. [Research]

Yudhana, Greta Satya PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HONORER KEBERSIHAN KOTA DI PEMDA YOGYAKARTA Diajukan Oleh : Greta Satya Yudhana NPM : 100510432 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis (PK1) UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2015. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HONORER KEBERSIHAN KOTA DI PEMDA YOGYAKARTA.

ZEBUA, PRISKA LARAS DAMASWARI PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NOMOR 2/SKB/BPN/2004 UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. PELAKSANAAN PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/KPTS/HK.060/9/2004 DAN NOMOR 2/SKB/BPN/2004 UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH IS.

This list was generated on Mon Nov 25 22:37:21 2024 WIB.